Tinjauan hukum islam tentang ganti rugi dalam perjanjian pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah

Tinjauan hukum islam tentang ganti rugi dalam perjanjian pinjam pakai tanah milik pemerintah

Abstract

Abstrak:Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat gunung sugih.Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif dan induktif. Hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan ganti rugi ataspinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat desa gunung sugih tersebut, seluas 14 Hektar dengan cara pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai walaupun telah disepakati bersama, warga tidak dapat menanami tanam tumbuh kembali di areal pemerintah kabupaten, karena tanah tersebut sudah menjadi milik pemerintah kembali seperti sebelumnya. Islam melarang pemakaian tanah tanpa izin/haknya dan seseorang itu mengetahui bahwa tanah tersebut bukan haknya. Ditegaskan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diatur oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Dirubah oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.